Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum

Oportunisme PAN Dibawah Kepemimpinan Hatta Radjasa

Pertama-tama mari kita ucapkan selamat kepada Hatta Radjasa (HR) yang terpilih di Batam sebagai Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional), juga dikenal sebagai Menko Perekonomian pada pemerintahan SBY-Boediono. Namun, dibalik ucapan selamat itu upaya tetap kritis terhadap PAN sebagai sebuah partai yang mewarnai arah perpolitikan Indonesia. PAN yang dikenal sebagai partai reformis seiring dengan gerakan reformasi dan penokohan Amien Rais sebagai simbolisasi tokoh reformasi yang kini menjabat Dewan Pembina PAN. Tapi pada kenyataannya, seiring dengan bergulirnya waktu PAN terlihat tidak menampakkan aura sebagai partai reformis lagi, melainkan telah menjadi partai oportunis.


Oportunisme PAN sebagai sebuah partai sangat terlihat ketika telah mulai masuk pada lingkar kekuasaan, dengan kecenderungan tidak konsisten bersifat kritis pada penguasa layaknya aura ketika partai ini dideklarasikan. Apalagi hari ini, HR yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan SBY setelah keberhasilannya turut menggolkan SBY-Boediono menjadi presiden dan wakil presiden, memegang tampuk pimpinan PAN yang dipilih secara aklamasi. Satu-satunya saingan yang mengajukan diri yakni Drajat WIbowo mengundurkan diri dari pencalonan sehingga dengan mulusnya HR memegang kursi nomor 1 di PAN. Hal ini menandakan HR memiliki kepentingan kekuasaan yang sangat besar untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan, selain mendukung kekuatan SBY dan Partai Demokrat (PD) di parlemen agar tidak goyah.


Dapat dipastikan, HR dalam memimpin PAN 5 tahun ke depan tidak memiliki pemikiran reformis dalam menahkodai PAN. Diyakini, PAN akan bercokol dibawah kekuasaan mendampingi PD di parlemen, memperbesar jejaring kekuasaan SBY dan tentunya menjadi tameng ketika SBY maupun PD digoyangkan dalam upaya publik membongkar skandal Bank Century. Simbolisasi matahari yang bersinar terang sebagai logo PAN mungkin tidak akan didapati pada langkah-langkah PAN dalam keberpihakan kepada rakyat. Aura status qou sangat kental mewarnai perjalanan PAN 5 tahun kedepan, karena orang-orang yang akan mendukung HR di PAN pastilah tak jauh dari kekuasaan pula.


Lantas masihkah tersisa harapan bagi PAN kedepan? jawabannya mungkin sangat meragukan. PAN yang dulunya dijuluki sebagai partai bersih, kini terlihat melindungi SBY dan kroninya yang diduga terlibat dalam penggelapan dana Bank Century untuk keperluan kampanye politik pemenangan SBY-Boediono. Karena telah menjadi rahasia publik kalau PAN adalah partai pendukung SBY dan PD pada pemilu 2009, yang kini turut bercokol beberapa orangnya mendampingi SBY dan salah satunya tak lain adalah HR.


PAN pula tak pernah didengar mendengungkan lagi kampanye sebagai partai bersih, dan terkhusus pula misi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hampir tak pernah terdeteksi publik kalau PAN melakukan perjuangan melawan korupsi, apalagi sampai pada tindakan realistis mendukung para penegak hukum dalam menangkap para koruptor. Keraguan terhadap tindakan PAN itu dapat terlihat dengan adanya figur-figur PAN yang juga terjerat korupsi yang tidak coba dibersihkan dari kepengurusan ataupun hingga pemecatan sebagai anggota partai, malah ada upaya untuk melakukan perlindungan terhadap para kader koruptornya itu.


Kader PAN sendiri banyak diketahui berasal dari Muhammadiyah, yang memang tak dapat dipisahkan keduanya karena bagaikan mata uang. Walaupun dalam hal ini tidak bisa menggunakan cara berfikir silogisme, tapi tak dapat dipungkiri kehadiran PAN sangat diwarnai dengan keberadaan Muhammadiyah di Indonesia. Apakah kemudian Muhammadiyah yang secara dominan mempengaruhi keberadaan PAN ataukah sebaliknya, soalnya diantara keduanya memiliki daya tarik menarik baik dalam pembangunan SDM juga visi perjuangan bangsa yang mandiri dan reformis.


Ataukah sebenarnya, terjadi disorientasi pada PAN sebagai partai politik. Walaupun pada momen pidato Hatta Radjasa setelah terpilih menjadi ketua umum PAN, dengan mengatakan PAN akan menjadi partai politik yang terbuka dan moderat. Mungkin itu hanya sebatas menjaring kekuatan suara dan simpatisan partai secara pragmatis, tapi untuk pemikiran dan tindakan nyata bagi kepentingan bangsa terutama rakyat miskin di Indonesia masih sangat disangsikan.


Pragmatisme partai yang terasa jelas itu, melahirkan tindakan oportunisme untuk tetap menjaga kekuasan yang mana dirinya telah menjadi bagian darinya. Walaupun kemudian kekuasaan itu terindikasi terjadi korupsi, kecenderungan yang terlihan PAN akan berupaya mati-matian mempertahankan dan membela kekuasaan itu biarpun kekuasaan itu sebenarnya memang telah melakukan kesalahan. Jikalau seperti demikian, mungkin PAN tinggal sejarah saja dicatat sebagai partai reformis ataukah sama sekali tak perlu dicatat karena akan lebih melukai hati rakyat.


Terbuka Moderat

Partai terbuka moderat adalah partai modern yang mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Dimana ciri partai tersebut lebih pada penghapusan sekat-sekat agama, ideologi pemikiran dan ras. Namun apakah itu ciri yang memang diinginkan oleh Hatta Radjasa, tentunya masih mengalami perdebatan dan menunggu langkah nyata ke depan. Tapi melihat kesungguhan itu, mungkin teramat sulit untuk dilakukan PAN dalam kondisi kedekatannya dengan kekuasaan.


Sebab, partai terbuka moderat juga bercirikan sebagai partai yang transparan terutama dalam penyikapan berbagai pelanggaran hukum termasuk kasus korupsi yang merupakan penyakit bangsa hari ini. Transparan dalam pengelolaan anggaran partai, administrasi dan kerja-kerja yang ditujukan bagi rakyat. Persyaratan lain yang dibutuhkan sebagai partai terbuka moderat, siap menerima kritikan baik dari dalam maupun dari luar partai. Hal lain, siap menanggapi berbagai kepentingan politik dari arus bawah, termasuk tidak menjadikan ideologi berdasarkan salah satu agama, memperhatikan suara-suara rakyat miskin terutama para simpatisan yang membutuhkan pula dukungan politis dalam membebaskan mereka dari kungkungan kemiskinan.


Partai terbuka moderat pula harus siap selalu berdialog, menanggapi berbagai masukan terhadap perkembangan kondisi, menjalankan tuntutan masyarakat banyak walaupun mungkin bukan sebagai anggota partai, dan tentunya siap melawan kekuasaan bila kemudian para penguasa yang berkuasa itu lalim atau korup dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, tidak menuhankan lagi kepentingan partai hanya bersandar pada kekuasaan, jabatan, materi dan kepentingan sesaat. Melainkan tetap mengedepankan perjuangan kemandirian bangsa dan negara diatas kepentingan partai, dan bila itu tidak diwujudkan maka siap-siap saja akan ditinggalkan oleh para pemilihnya.


Apa kemudian PAN bisa bertindak seperti itu????

Tidak ada komentar

Ada kesalahan di dalam gadget ini
Diberdayakan oleh Blogger.