Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan

Strategi Perempuan Menuju Parlemen : Isu Perempuan Pilih Perempuan (Part 1)

(pendiri Forum DEMOKRASI UNTUK INDONESIA)

(jika ingin mengomentari tulisan ini dapat mengklik di sini agar semua anggota group DEMOKRASI UNTUK INDONESIA dapat melihat komentar anda: http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/topic.php?uid=56406389883&topic=7045)

Pemilu 2009 memberikan angin segar bagi perempuan, upaya pemenuhan quota 30% bagi setiap partai untuk mendudukkan calonnya dari perempuan menjadi keharusan. Dorongan inilah, membuat banyak perempuan kini bertebaran bak jamur di musim hujan mewarnai setiap daftar calon legistalif (caleg) dari keseluruhan partai peserta pemilu. Entah berada pada posisi nomor urut calon satu, hingga pada nomor urut terakhir. Namun keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi, membuat setiap perempuan dalam nomor urut berapapun memiliki peluang sama untuk meraih suara pemilih. Mampukah kemudian setiap perempuan meraih kemenangan untuk duduk diparlemen, dengan menunjukkan taringnya bahwa berpolitik adalah keahlian dari perempuan juga.

Kemampuan perempuan secara politik, tidak dipungkiri masih dalam taraf mengkwatirkan. Walaupun telah ada perempuan yang telah bergelut di parlemen, namun dari segi kuantitas masih sangat sedikit yang memiliki keahlian sebagai politikus. Telah menjadi rahasia umum, perempuan pada partai-partai kecil sebagai caleg kebanyakan bukan lahir dari dorogan sendiri tapi banyak yang didorong oleh pihak partai ataupun calon legislatif laki-laki untuk memenuhi quota 30%. Akhirnya banyak caleg perempuan tidak melakukan strategi politik untuk meraup suara, tapi hanya pelengkap penderita saja.

Kondisi parah ini, diakibatkan karena kebanyakan partai tidak memiliki sistem kader yang mapan terutama bagi pendidikan kader perempuan. Akhirnya, caleg perempuan apalagi yang baru terjun ke dunia politik menjadi bingung dan tak tahu arah gerak yang pasti. Apalagi bila menghitung jumlah suara yang harus diraih di setiap Daerah Pemilihan (dapil), banyak caleg perempuan menjadi getir dan merasa minder untuk mendapatkan suara yang ditargetkan hingga dapat duduk di parlemen. Bagaimana kemudian, caleg perempuan meramu strategi politik yang mumpuni. Mulai dari pembentukan tim pemenangan, pembuatan posko, hingga strategi isu yang harus dimainkan.
Strategi Caleg Perempuan

Langkah pertama yang harus dibentuk setiap caleg perempuan adalah membentuk tim pemenangan atau tim kampanye. Tim inilah yang bersama-sama menggarap langkah-langkah kerja strategis dan aksi yang dibutuhkan setiap caleg. Tim pemenangan merupakan penggerak inti dari penggalangan suara pemilih, selain faktor dominan dari caleg perempuan itu sendiri yang paling menentukan. Bagaimana kemudian langkah strategis itu, berikut ulasan singkat setiap langkah sebagai masukan bagi caleg perempuan. Ada 3 langkah mendasar, yakni assessment untuk menentukan langkah kerja, teori sasi, strategi aksi, dan monitoring/evaluasi (monev). Namun tulisan kali ini hanya mengupas dulu mengenai assessment sebagai bentuk pemetaan awal, mapping ataupun penjajakan dasar.

Assessment
Assessment ini berupa penjajakan awal bagi caleg untuk menentukan strategi apa yang paling layak diambil guna penentuan strategi pemenangan. Sistem yang paling ngetrend sekarang paling sering digunakan oleh lembaga survey politik itu ada 3 (tiga) model assessment, diantaranya survey, In dept Interview dan Focus Groups Discussion (FGD) atau lebih sering pula disebut kelompok diskusi terfokus.

Metode survey, berupa penyebaran kuesioner/angket dengan sejumlah pertanyaan didalamnya. Penentuan pertanyaan didalam kuesioner tidak boleh sembarangan, tapi merupakan rangkaian pertanyaan yang mengarahkan pada sosok caleg, kebutuhan riil/mendasar dari masyarakat dapil si caleg, hingga tanggapan masyarakat tentang caleg untuk mengetahui sejauh mana popularitas caleg. Kuesioner inilah, dari hasil kerjanya akan didapati sejauh mana peluang caleg dimasyarakat, kekuatan caleg untuk menggalang massa, apa titik kelemahan dan kelebihan caleg, tingkat kebutuhan masyarakat secara politik dan kebutuhan riil yang akan dimasuki caleg sebagai kekuatan isu kampanye, hingga pada taraf strategi pemenangan.

Biasanya, seperti yang sering digunakan oleh lembaga survey itu menggunakan metode survey multistakeholders dengan menggunakan sistem kisgrid atau acak. Sehingga responden yang didapat bukan asal pilih tapi berdasarkan pilihan sistem untuk mendapatkan data lapangan yang valid, dan sangat bisa diketahui bila surveyor yang turun dilapangan untuk melakukan wawancara ataupun penggunaan data itu bohong atau memasukkan data palsu, itu secara cepat bisa ketahuan. Jadi bisa dijamin, data yang masuk itu tidak memiliki manipulasi agar informasi yang didapat dari masyarakat merupakan masukan dan kritikan murni tanpa ada rekayasa.

In Dept Interview, digunakan sebagai bentuk wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat ; semisal pakar politik, tokoh LSM, akademisi dan wartawan, tokoh kunci itu berupa tokoh masyarakat yang disegani, semisal pemuka agama, pemimpin adat ataupun preman yang paling berpengaruh diwilayah itu dan pengambil kebijakan ; pemerintah mulai RT, RW, hingga kepala pemerintahan, yang berada di dapil si caleg. Gunanya untuk mengetahui analisa mendalam para tokoh kunci ini mengenai kondisi sosial politik, ekonomi, sosok caleg, dan perkembangan isu yang menjadi garapan penting caleg. Hasil yang didapat, caleg nantinya dapat memainkan/memanfaatkan tokoh kunci ini sebagai informan, pengarah strategi, tindakan aksi dan pengaruh tokoh kunci tersebut.

FGD, digunakan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya dimasyarakat secara langsung. Bedanya dengan survey, penggalian melalui FGD bisa sampai taraf kupasan mendalam tentang kondisi masyarakat secara menyeluruh. FGD ini, mengundang masyarakat bawah dengan model diskusi kampung ataupun diskusi per kelompok. Memetakan permasalahan masyarakat, apa kebutuhan mendasar, hingga pada taraf apa yang diinginkan masyarakat. FDG juga, akan merumuskan tindakan riil yang akan diambil caleg untuk langkah taktis memasuki semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, karena FGD akan mengetahui jalan berfikir masyarakat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat akan ditelanjangi habis pada proses ini, sehingga caleg lebih enak dalam melihat setiap sudut masyarakat dan apa sudut dari masyarakat yang paling asik untuk digarap caleg.

FGD atau diskusi kampung terfokus, tidak dilakukan hanya sekali saja. Sebaiknya dilakukan dalam waktu per 2 minggu dengan mengambil/membagi wilayah dapil. Bila garapan dapil terlalu luas, artinya FGD yang dilakukan haruslah secara intens dan berkali-kali pada beberapa tempat yang berbeda. Misalnya, caleg pada tingkatan Kabupaten/Kota bila berada pada 2 atau 3 kecamatan sangat memungkinkan FGD itu dilakukan pada tingkat kelurahan/desa dengan FGD minimal 2 kali pertemuan. Bila terdapat 20 kelurahan/desa, dan hanya mampu melaksanakan sebanyak 10 kali karena berhitung pada persoalan anggaran dan waktu. Maka bisa jadi, membuat FGD di 1 desa tapi merangkul beberapa desa/kelurahan yang saling berdekatan.

Alhasil, dari assessment berupa survey, in dept interview dan diskusi kelompok terfokus akan memudahkan caleg perempuan dalam memetakan persoalan yang terjadi di masyarakat pemilih, langkah-langkah taktis yang perlu dilakukan hingga bagaimana meraih suara pemilih sebanyak-banyaknya.

Mengenai persoalan anggaran, ini memang menjadi kendala bagi caleg miskin alias berkantong tipis. Karena untuk biaya survey saja, yang pada umumnya dengan menggunakan sistem kisgrid itu. Harus memenuhi kuesioner 440 buah. Artinya butuh tenaga surveyor itu sebanyak 44 orang, atau bisa ditaktisi 10 orang tapi mengerjakan 44 kuesioner. Kalau mengenai honor dari surveyor bisa menggunakan tim pemenangan atau tenaga survey yang telah terlatih, karena untuk survey ini minimal dilakukan 3 kali dengan lokasi survey yang berbeda setiap survey.

Lain halnya dengan In Dept Interview, kegiatan ini hanya menggunakan 10 buah angket/kuesioner ataupun TOR (term of reference) setiap kali turun. Durasi In Dept ini, sama dengan survey yakni minimal 3 kali dengan tokoh kunci berbeda, dan dilakukan bersamaan dengan survey dilaksanakan. Dalam In Dept ini, biasanya hanya menggunakan satu tenaga orang untuk menjalankannya. Interviewer/pewawancara harus mempertanyakan/mengisi setiap daftar pertanyaan yang ada pada angket dan kalau perlu direkam untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan tak ada yang terlupakan.

Kalau mengenai anggaran FGD sendiri, ini bisa dilakukan penghitungan sendiri. Hitungan kasarnya saja, satu kali mengadakan FGD ataupun biasa disebut diskusi kampung dengan mengundang 20 orang peserta. Kemudian dipandu oleh satu/dua orang fasilitator yang memandu jalannya diskusi kampung. Disini, sang caleg hanya menjadi pendengar saja ataupun menjadi peserta juga bukan sebagai pemateri atau pembicara. Fasilitator pun fungsinya mengarahkan dan mengatur alur diskusi saja, dan yang menjadi informan ataupun sumber diskusi adalah masyarakat/peserta dari diskusi kampung.

Itulah ulasan singkat mengenai metode assessment yang bisa dilakukan, kalaupun ada yang menggunakan metode lain itu tidak menjadi persoalan. Dan pada tulisan selanjutnya, mungkin akan diulas langkah selanjutnya setelah melakukan assessment ini.

selamat mencoba
Salam Demokrasi

Muhammad Sirul Haq
(Pendiri Forum DEMOKRASI UNTUK INDONESIA)

(jika ingin mengomentari tulisan ini dapat mengklik di sini agar semua anggota group DEMOKRASI UNTUK INDONESIA dapat melihat komentar anda: http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/topic.php?uid=56406389883&topic=7045)


Demokrasi dan Multikulturalisme di Indonesia (Part 1)

DUI (Demokrasi Untuk Indonesia)– Demokrasi mensyaratkan multikultural sebagai suatu keniscayaan untuk dijadikan acuan membangun negara bangsa. Secara sadar kita mengetahui Indonesia sekarang ini dalam tahap membangun demokrasi dan mencari bentuk yang sesuai dengan Indonesia. Setelah runtuhnya rezim Soeharto, Negara ini seakan membangun dari awal konsep demokrasi yang dicitakan bersama. Kondisi inilah yang mengantarkan Indonesia pada pergerakan unstable baik dari sektor ekonomi, politik, sosial, keamanan dan hukum. Seperti apa kemudian demokrasi yang ingin dibangun untuk menjawab cita-cita bangsa ini mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Demokrasi, merupakan sistem pemerintahan yang mengamanahkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menjadikan rakyat sebagai pemain kunci membangun Negara ini kearah Negara kesejahteraan atau welfare state, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menuju kesana. Untuk menjawab persoalan itu, demokrasi di Indonesia mensyaratkan bahkan mungkin keharusan untuk menerapkan dan menjadikannya collective memory bangsa ini dalam persoalan multikultural. Syarat inilah yang mewajibakan setiap rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama tentang multikulturalisme yang ingin dibangun, agar tidak salah arah dan menemukan jalan buntu.
Sebagai sebuah terminologi, multikulturalisme kadang agak membingungkan karena ia merujuk secara sekaligus pada dua hal yang berbeda: realitas dan etika, atau praktik dan ajaran. Sebagai realitas atau praktik, multikulturalisme dipahami sebagai representasi yang produktif atas interaksi di antara elemen-elemen sosial yang beragam dalam sebuah tataran kehidupan kolektif yang berkelanjutan. Sebagai sebuah etika atau ajaran, multikulturalisme merujuk pada spirit, etos, dan kepercayaan tentang bagaimana keragaman atas unit-unit sosial yang berciri privat dan relative otonom itu, seperti etnisitas dan agama, semestinya dikelola dalam ruang-ruang publik (Daniel Sparringa, 2006).
Multikulturalisme, dalam kontek ke-Indonesia-an sewajarnya dimaknai dalam konteks keberagaman budaya, sosial, dan geografis, bahkan dalam persoalan norma-norma yang mengikat atau biasa kita menyebutnya hukum adat. Secara struktural, Indonesia dalam konteks lokalitas harus menampung keberagaman itu sebagai suatu identitas yang melekat dan tak terpisahkan. Sebenarnya keberagaman itu sendiri, bagi Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya bahkan sebagai modal sosial membangun Negara. Bangunan Negara itulah, dalam konteks nasionalitas harus mencengkeram erat keberagaman itu sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Keberagaman, merupakan suatu realitas dari multikulturalisme itu sendiri. Keberagaman Indonesia merupakan representative produktif pergerakan dinamis yang ditimbulkan dari interaksi sosial, untuk mengeratkan kehidupan kolektif agar berjalan seimbang dan saling menghargai. Disisi lain, keberagaman sebagai bangunan etika dari multikulturalisme untuk mengarahkan cita-cita negara bangsa kedepan. Sehingga sangat wajar bila Pancasila sebagai Ideologi Negara harus diterjemahkan ulang dalam konteks multikulturalisme, dengan mendialogkan ulang dan merancang peran Pancasila yang telah disalah tafsirkan semasa orde baru.
Pancasila sebagai spirit, etos dan kepercayaan untuk menghimpun berbagai corak kulit, rambut dan pakaian. Juga berbagai pemikiran kebudayaan dan sosial yang merupakan unit-unit otonom dan bersifat privat sebagai bentuk keberagaman, yang selama ini kurang mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Tapi hal yang tragis, Pancasila hari ini tidak lagi dijadikan asas tunggal – mungkin karena trauma semasa kepemimpinan Soeharto yang beringas – tapi condong berwarna-warni ideologi yang tumbuh di partai politik. Ini menunjukkan bahwa pemahaman multikulturalisme tidak terbangun dengan baik di Indonesia.

Muhammad Sirul Haq
Pendiri forum DEMOKRASI UNTUK INDONESIA

Meminta kepada anda dengan segala hormat untuk menyebarkan informasi ini kepada kerabat, teman ataupun saudara anda.
Tautkan ataupun bagikan link ini kepada teman anda, agar menjadi jaringan sosial untuk mengawal demokrasi di Indonesia.

Terima Kasih.

OBAMA TUDUH HAMAS TIDAK DEMOKRATIS TERHADAP ISRAEL : Terkait Pidato Obama Mengomentari Peluncuran Roket Hamas


DUI – Presiden AS ke-44 Barack Husein Obama, Jumat Siang waktu Indonesia, mengomentari peluncuran roket Hamas yang menjadikan sasaran warga sipil Israel. Obama menganggap Hamas telah melakukan tindakan yang tidak demokratis dengan melakukan tindakan peluncuran roket, apalagi menjadikan pemukiman penduduk dan warga sipil Israel sebagai sasaran. Obama juga turut mendukung setiap tindakan yang dilakukan Israel, dan siap melindungi untuk memastikan Israel aman dari serangan Hamas.
Terkait berita diatas yang dilansir berbagai stasiun televisi di Indonesia tentang pemberitaan opini Obama dalam kapasitas sebagai presiden AS. Secara jelas terlihat bahwa dukungan AS terhadap Israel tidak mengalami perubahan signifikan setelah Obama memimpin Amerika, dan dikwatirkan pernyataan Obama menambah kekecewaan Hamas untuk melakukan tindakan yang lebih radikal.
Hal yang paling menarik untuk dianalisa lebih lanjut, pernyataan Obama yang menyatakan tindakan Hamas menyerang pemukiman di Israel merupakan sikap mengacuhkan Demokrasi internasional. Lantas demokrasi seperti apa yang dipahami Obama, bahwa kerugian Palestina dan sekitar 1.300 nyawa akibat ulah Israel bukan sebuah tindakan tidak demokratis dan melanggar HAM Internasional serta Hukum Humaniter Internasional.
Demokrasi Menurut Obama/AS
Demokrasi yang dilontarkan Obama/AS terkait incident peluncuran roket Hamas, menandakan bahwa kepentingan politik sesaat dan oportunis yang sangat kental melekat. AS menggunakan hak vetonya di PBB dengan alasan demokrasi bahwa Hamas juga harus melucuti roketnya bukan Cuma Israel. Lantas dimana persamaan hak diantara Negara – Bangsa yang dipahami Obama, Kemerdekaan setiap individu, Kedaulatan Negara dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
Hal yang sangat mengecewakan, ternyata demokrasi yang didengungkan AS hanya merupakan isapan jempol semata. Demokrasi hanya dijadikan alat penekan saja bagi Negara-negara ketiga yang tidak menguntungkan AS, ataupun untuk mematikan kedaulatan suatu Negara – bangsa. Lihat saja kasus Afganistan, Irak dan sekarang Palestina. Demokrasi juga hanya dijadikan tameng bagi AS dan sekutunya untuk melindungi diri dari sikap yang dianggap mereka radikal, yang kemudian lahirlah isu terorisme yang diciptakan untuk mengejar dan menangkap setiap yang dianggap ancaman. Padahal ancaman terbesar tidak terwujudnya demokrasi di dunia, tak lain adalah Israel dan AS itu sendiri.
Demokrasi di Indonesia
Indonesia selayaknya mengambil sikap perlawanan terhadap kondisi ini, secara internasional Indonesia didudukan pada Negara yang tidak memiliki power. Indonesia belum menjadi perhitungan Israel dan AS sebagai penekan kebijakan mereka, yang sebenarnya melanggar aturan main demokrasi global.
Saatnya Indonesia, berada pada kondisi membangun demokrasi tanpa perlu pelibatan lebih jauh AS di Negara ini. Karena demokrasi yang dianggap AS paling betul yang dijalankan di Negara mereka ternyata hanya apologi semata, dan tak lebih hanya alat imperialisme AS.
Indonesia dalam membangun demokrasinya tidak perlu berharap banyak bahkan menghilangkan pengaruh AS, termasuk harapan baik terhadap Obama bagi untuk merubah keadaan di Indonesia. Membuat kebijakan nasionalisasi asset – layaknya di Bolivia – menghilangkan ketergantungan asing dengan mendorong kekuatan ekonomi rakyat. Dan kebijakan ekonomi, politik, social , budaya dan keamanan lainnya.
Saatnya kemandirian bangsa digerakkan secara dinamis, dan jadikan momentum pemilu 2009 sebagai perubahan mengarah ke yang lebih baik. Dengan tidak memilih politisi busuk, korup, dan beralih pada wajah baru yang tercerahkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

OBAMA TUDUH HAMAS TIDAK DEMOKRATIS TERHADAP ISRAEL : Terkait Pidato Obama Mengomentari Peluncuran Roket Hamas

DUI – Presiden AS ke-44 Barack Husein Obama, Jumat Siang waktu Indonesia, mengomentari peluncuran roket Hamas yang menjadikan sasaran warga sipil Israel. Obama menganggap Hamas telah melakukan tindakan yang tidak demokratis dengan melakukan tindakan peluncuran roket, apalagi menjadikan pemukiman penduduk dan warga sipil Israel sebagai sasaran. Obama juga turut mendukung setiap tindakan yang dilakukan Israel, dan siap melindungi untuk memastikan Israel aman dari serangan Hamas.

Terkait berita diatas yang dilansir berbagai stasiun televisi di Indonesia tentang pemberitaan opini Obama dalam kapasitas sebagai presiden AS. Secara jelas terlihat bahwa dukungan AS terhadap Israel tidak mengalami perubahan signifikan setelah Obama memimpin Amerika, dan dikwatirkan pernyataan Obama menambah kekecewaan Hamas untuk melakukan tindakan yang lebih radikal.

Hal yang paling menarik untuk dianalisa lebih lanjut, pernyataan Obama yang menyatakan tindakan Hamas menyerang pemukiman di Israel merupakan sikap mengacuhkan Demokrasi internasional. Lantas demokrasi seperti apa yang dipahami Obama, bahwa kerugian Palestina dan sekitar 1.300 nyawa akibat ulah Israel bukan sebuah tindakan tidak demokratis dan melanggar HAM Internasional serta Hukum Humaniter Internasional.

Demokrasi Menurut Obama/AS

Demokrasi yang dilontarkan Obama/AS terkait incident peluncuran roket Hamas, menandakan bahwa kepentingan politik sesaat dan oportunis yang sangat kental melekat. AS menggunakan hak vetonya di PBB dengan alasan demokrasi bahwa Hamas juga harus melucuti roketnya bukan Cuma Israel. Lantas dimana persamaan hak diantara Negara – Bangsa yang dipahami Obama, Kemerdekaan setiap individu, Kedaulatan Negara dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Hal yang sangat mengecewakan, ternyata demokrasi yang didengungkan AS hanya merupakan isapan jempol semata. Demokrasi hanya dijadikan alat penekan saja bagi Negara-negara ketiga yang tidak menguntungkan AS, ataupun untuk mematikan kedaulatan suatu Negara – bangsa. Lihat saja kasus Afganistan, Irak dan sekarang Palestina. Demokrasi juga hanya dijadikan tameng bagi AS dan sekutunya untuk melindungi diri dari sikap yang dianggap mereka radikal, yang kemudian lahirlah isu terorisme yang diciptakan untuk mengejar dan menangkap setiap yang dianggap ancaman. Padahal ancaman terbesar tidak terwujudnya demokrasi di dunia, tak lain adalah Israel dan AS itu sendiri.

Demokrasi di Indonesia

Indonesia selayaknya mengambil sikap perlawanan terhadap kondisi ini, secara internasional Indonesia didudukan pada Negara yang tidak memiliki power. Indonesia belum menjadi perhitungan Israel dan AS sebagai penekan kebijakan mereka, yang sebenarnya melanggar aturan main demokrasi global.

Saatnya Indonesia, berada pada kondisi membangun demokrasi tanpa perlu pelibatan lebih jauh AS di Negara ini. Karena demokrasi yang dianggap AS paling betul yang dijalankan di Negara mereka ternyata hanya apologi semata, dan tak lebih hanya alat imperialisme AS.

Indonesia dalam membangun demokrasinya tidak perlu berharap banyak bahkan menghilangkan pengaruh AS, termasuk harapan baik terhadap Obama bagi untuk merubah keadaan di Indonesia. Membuat kebijakan nasionalisasi asset – layaknya di Bolivia – menghilangkan ketergantungan asing dengan mendorong kekuatan ekonomi rakyat. Dan kebijakan ekonomi, politik, social , budaya dan keamanan lainnya.

Saatnya kemandirian bangsa digerakkan secara dinamis, dan jadikan momentum pemilu 2009 sebagai perubahan mengarah ke yang lebih baik. Dengan tidak memilih politisi busuk, korup, dan beralih pada wajah baru yang tercerahkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Muhammad SIrul Haq

(Konsultan Politik)

EFEK KRISIS GLOBAL DAN DEMOKRASI DI INDONESIA : Rawan Kecurangan dan Money Politik

Hari ini jam 2:47
DUI - Indonesia terkena dampak krisis global, ini terbukti dengan membengkaknya utang Negara. Baru-baru ini, Negara utang 8 Miliar dolar yang terdengar sangat besar. Salah satu yang paling risih, diduga uang utang itu untuk menalangi gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tapi disisi lain, SBY diuntungkan dengan krisis global. Ini berpengaruh pada harga di dunia ambruk, sehingga harga BBM turun dan terbukti SBY menjadikan penurunan BBM sebanyak 3 kali sebagai modal politik. Dari sisi lain, ini merupakan pembodohan terhadap rakyat.

Dampak krisis menjadi kekuatan persepsi politik kemenangan SBY dan mungkin JK, bila kembali join di 2009. Begitu pula dengan Partai Demokrat sangat diuntungkan dengan naiknya perolehan suara, rakyat terlihat senang dengan propaganda penanganan SBY-Demokrat terhadap Krisis global.

Incumbent akan sangat diuntungkan, sehingga isu politik yang dimainkan tak akan lari jauh dari isu kemiskinan, kesejahteraan dan yang gratis-gratis. Rakyat disisi lain seperti diuntungkan padahal tidak sama sekali, karena ini hanya kental menjadi jualan politik. ujungnya hanya sekedar janji semata, dan janji akan sulit ditagih alias tinggal janji.

Namun dikuatirkan pada sudut lain, berdampak pula pada rawan money politik oleh masyarakat terpinggirkan. Efek ini menjadi political Tools untuk memutar suara pemilih pada tingkatan TPS. Selayaknya langkah antisipasi pada masyarakat terpinggirkan harus dilakukan, jangan sampai terpolitisasi.

Rawannya permainan suara digaris bawah sangat mengkwatirkan, apalagi banyak caleg yang tidak mau bekerja keras dan cenderung uang sebagai alat kemenangan. Sehingga dikwatirkan demokrasi hanya bersifat dagang sapi saja, dan mengantarkan rawan golput pada sisi lain bagi rakyat yang telah berfikiran kritis.

Muhammad Sirul Haq
(Konsultan Politik)

selanjutnya lihat : http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=56406389883

EFEK KRISIS GLOBAL DAN DEMOKRASI DI INDONESIA : Rawan Kecurangan dan Money Politik

Hari ini jam 2:47
DUI - Indonesia terkena dampak krisis global, ini terbukti dengan membengkaknya utang Negara. Baru-baru ini, Negara utang 8 Miliar dolar yang terdengar sangat besar. Salah satu yang paling risih, diduga uang utang itu untuk menalangi gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tapi disisi lain, SBY diuntungkan dengan krisis global. Ini berpengaruh pada harga di dunia ambruk, sehingga harga BBM turun dan terbukti SBY menjadikan penurunan BBM sebanyak 3 kali sebagai modal politik. Dari sisi lain, ini merupakan pembodohan terhadap rakyat.

Dampak krisis menjadi kekuatan persepsi politik kemenangan SBY dan mungkin JK, bila kembali join di 2009. Begitu pula dengan Partai Demokrat sangat diuntungkan dengan naiknya perolehan suara, rakyat terlihat senang dengan propaganda penanganan SBY-Demokrat terhadap Krisis global.

Incumbent akan sangat diuntungkan, sehingga isu politik yang dimainkan tak akan lari jauh dari isu kemiskinan, kesejahteraan dan yang gratis-gratis. Rakyat disisi lain seperti diuntungkan padahal tidak sama sekali, karena ini hanya kental menjadi jualan politik. ujungnya hanya sekedar janji semata, dan janji akan sulit ditagih alias tinggal janji.

Namun dikuatirkan pada sudut lain, berdampak pula pada rawan money politik oleh masyarakat terpinggirkan. Efek ini menjadi political Tools untuk memutar suara pemilih pada tingkatan TPS. Selayaknya langkah antisipasi pada masyarakat terpinggirkan harus dilakukan, jangan sampai terpolitisasi.

Rawannya permainan suara digaris bawah sangat mengkwatirkan, apalagi banyak caleg yang tidak mau bekerja keras dan cenderung uang sebagai alat kemenangan. Sehingga dikwatirkan demokrasi hanya bersifat dagang sapi saja, dan mengantarkan rawan golput pada sisi lain bagi rakyat yang telah berfikiran kritis.

Muhammad Sirul Haq
(Konsultan Politik)

BIAYA POLITIK DAN SURVEY DI INDONESIA MAHAL

Muhammad Sirul Haq


PERTANYAAN :
--- Pada Rab, 21/1/09, ecrivain della
menulis:

Dari: ecrivain della
Topik: Re: [penulislepas] Biaya Survey PT LSI Rp.120juta/satu kali survey

malah saya dengar yg LSI satunya bisa ampai Rp 500 juta bang. Betul gak?
wadow...trus mereka balikin modalnya gimana caranya ya??!

JAWABAN :

Survey Kebijakan Publik ataupun Survey Pemenangan biasanya di kontrak oleh setiap calon bupati/walikota,gubernur ataupun presiden itu dalam beberapa kali survey. bisa jadi klien survey itu memesan sampai 3 ataupun 1 tahun. dan dalam satu tahun biasanya jangka waktunya 3 bulan, jadi bisa dilakukan survey sebanyak 4 kali. nah kalikan saja dengan Rp. 120jt/satu kali survey.

hasil yang didapatpun memuaskan bagi calon dan peluang menang terbuka besar.

klo masalah balikin modal itu gampang ko bagi politikus, apalagi klo terpilih jadi walikota/bupati, gubernur atau

OBAMA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Muhammad Sirul Haq

Mempertanyakan sejauhmana aura Obama terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Keberadaan Obama sekarang ini hanya pembesaran saja dari efek bola es akibat propaganda media yang begitu besar. Sementara kepentingan AS terhadap Indonesia, lebih pada pengamanan asetnya di Indonesia termasuk tambang-tambang besar yang pada sisi lain seharunya dinasionalisasi Indonesia, krena banyak menguntungkan AS.

Jadi, demokrasi di Indonesia didukung AS terkhusus Obama lebih pada upaya kepentingan neo liberalisme dan kapitalisasi kepemilikan negara dan rakyat. Selain itu, isu HAM dan Terorisme masih menjadi tameng AS tuk banyak mengintervensi kebijakan nasional RI, atau buruknya masih menjadi negara boneka AS.

Sikap skeptisisme lebih layak dilakukan secara personal, bersama, maupun dalam konteks bernegara. saatnya Indonesia berdiri diatas kaki sendiri.

bergabunglah di : http://www.facebook.com/group.php?gid=56406389883

PIDATO OBAMA MENGECEWAKAN : TIDAK MENYINGGUNG KESEDIHAN PALESTINA (1)

Pidato pelantikan Obama, tidak sepeserpun, secuilpun ataupun sedetikpun menyinggung soal isu palestina

ini menandakan Demokrasi global, hanya isapan jempol saja
Amerika bukan cermin baik bagi Indonesia ke Depan.

Pidatonya sekitar 20 menit, hanya 2 menit menyinggu persoalan global ... Baca Selengkapnyasemisal global warming, hubungan AS dengan dunia yang lebih friendly.

sekali lagi kecewa berat.
Soal Gaza
Hanya secara tidak langsung disinggung, itupun bisa jadi menjadi ketersinggungan sendiri.
Himbauan akan membantu negara miskin (mungkin Indoensia) akan dilakukan, mungkin persoalan demokrasi kali ya.

absen pidato obama dalam persoalan timur tengah, anti amerika tidak jadi persoalan penting. Obama mau jadi teman semua bangsa - artinya AS itu musuh dunia.
Keadilan dan kedamaian bi
Pidato ini, cuma arogansi saja.
sekedar chiken soup aja.

kecewa...kecewa...kecewa

jangan over optimistik
tapi harus skeptis terhadap Oba

PIDATO OBAMA MENGECEWAKAN : TIDAK MENYINGGUNG KESEDIHAN PALESTINA

Pidato pelantikan Obama, tidak sepeserpun, secuilpun ataupun sedetikpun menyinggung soal isu palestina

ini menandakan Demokrasi global, hanya isapan jempol saja
Amerika bukan cermin baik bagi Indonesia ke Depan.

Pidatonya sekitar 20 menit, hanya 2 menit menyinggu persoalan global ... Baca Selengkapnyasemisal global warming, hubungan AS dengan dunia yang lebih friendly.

sekali lagi kecewa berat.
Soal Gaza
Hanya secara tidak langsung disinggung, itupun bisa jadi menjadi ketersinggungan sendiri.
Himbauan akan membantu negara miskin (mungkin Indoensia) akan dilakukan, mungkin persoalan demokrasi kali ya.

absen pidato obama dalam persoalan timur tengah, anti amerika tidak jadi persoalan penting. Obama mau jadi teman semua bangsa - artinya AS itu musuh dunia.
Keadilan dan kedamaian bi
Pidato ini, cuma arogansi saja.
sekedar chiken soup aja.

kecewa...kecewa...kecewa

jangan over optimistik
tapi harus skeptis terhadap Obama.

Muhammad Sirul h

Demokrasi ta': Congratulations Obama - Biden

Demokrasi ta': Congratulations Obama - Biden

Congratulations Obama - Biden

Wish for good luck to Obama and Biden

I Think Obama - Biden can make world be diffrent from bush


No war in the world again

I Miss U Obama
Diberdayakan oleh Blogger.