cerpen

Jakarta Kota PKL

Jakartaitu kota unik. Bukan saja unik, tapi juga ironik. Mungkin mirip dengan konsep Yin Yang. Ada secuil hitam di dalam putih besar. Dan ada secuil putih di dalam hitam besar. Hanya sialnya, kadang yang hitam terlalugagah, sehingga mencaplok putih.
SAYA mengenal Jakarta sejak lahir. Saya makan, tumbuh, besar, dan menangis di kota ini. Mata saya tidak saja melihat kemewahan dan kemegahan, tapi juga kemelaratan dan airmata. Segalanya kontradiktif. Hitam dan putih saling tindih, berebut ruang. Bukan lagi warna-warni seperti pelangi yang menyenangkan, melainkan kekakuan cara pandang paradoksal seperti papan catur yang berkeinginan untuk memasang strategi demi melahap lawan.
Pembangunan kota yang demikian pesat duapuluh tahun terakhir ini, juga dikejar dengan pertumbuhan kemiskinan yang tak kalah dahsyatnya. Warga di sini tak pernah heran, mengapa 200 meter dari rumah supermewah ada kehidupan superkumuh di kolong jembatan. Mereka juga tak pernah bertanya-tanya, mengapa ada acara sekali duduk yang berbiaya jutaan rupiah, tapi di tempat lain ada pemuda yang pendapatannya per harinya tak lebih dari sepuluhribu. Atau tak terlalu hirau, ketika pejabat pemerintahan dengan asiknya memainkan perangkat komputer jinjing puluhan juta, sementara di luar mobilnya yang mengkilap, sepasang kakakadik dengan nyanyian sumbang mengharap receh dari balik kaca mobil.
Itulah unik dan ironiknya Jakarta . Anda boleh prihatin atau tertawa lucu sekalipun. Terserah nurani mengantar ke mana.
Potret Jakarta
Kota Jakarta punya seribu wajah. Terletak di Pulau Jawa, dengan luas kurang lebih 650 km2, kota ini dianugerahi banyak gelar. Dengan usianya yang sudah 480 tahun, Jakarta merupakanIbu Kota Republik Indonesia . Bukan itu saja, tapi Jakarta adalah juga pusat pemerintahan, pusat industri dan bisnis, sebagai kota transit dan penghubung ke mancanegara, sekaligus kota mandiri karena mempunyai otonomi sendiri. Gelar-gelar tersebut, seakan terlalu berat bila harus dipikul sendirian. Selain tidak mampu menunaikan perannya dengan maksimal, konsep sentralistik ini malah melahirkan kesenjangan bagi daerah-daerah di luar Jakarta . Karena pembangunan hanya dilakukan di satu kota , dan tidak diimbangi dengan pembangunan di daerah lain. Konsekuensinya, ketertinggalan kota lain melahirkan penduduk yang skeptis dan memaksa untuk hijrah ke Jakarta . Namun, kelima gelar utama inilah – di samping gelar-gelar lainnya – yang rupanya mengundang penduduk luar Jakarta untuk
berbondong-bondong hanyut dalam arus urbanisasi ke kota ini.
Para pendatang tersebut mempunyai paradigma bahwa di Jakarta mereka bisamembangun kehidupan yang jauh lebih baik. Lantas membuat mereka berani untuk mengadu nasib di Jakarta . Padahal kota ini dikenal dengan kehidupannya yang bringas. Bahkan bagi masyarakat Jakarta ada ungkapan seperti,‘Ibu Kota lebih kejam dari pada Ibu Tiri’ (dengan stigma bahwa ibu tiri mempunyai karakter yang jahat dan kejam).
Belum lagi ditambah berbagai wajah seram kota ini seperti kemacetan (salah satu kota termacet sedunia), banjir yang datang tiap tahun, kriminalitas, angka pengangguran yang tinggi, birokrasi pemerintahan yang berbelit, sarang narkoba, penanggulangan sampah yang buruk, mahalnya harga tanah, buruknya sistem transportasi, serta hal-hal menakutkan lain yang tak cukup tempat untuk ditulis semua. Namun itu semua tak mengurangi niat para pendatang untuk mencari untungdi kota ini.

Konsekuensi Pengangguran
Di dalam peta dunia, mungkin nama Jakarta jarang dilihat. Jangankan Jakarta , Indonesia sebagai negara saja mungkin hanyalah sebuah tempat yang asing dalam perbincangan warga dunia. Dunia lebih mengenalBali sebagai salah satu kota tujuan wisata ketimbang Indonesia sebagai negaranya. Namun di Jakartalah, segala babak kehidupan anak manusia Indonesia dipusatkan. Babak itu digelar dengan amat alotnya. Ada tragedi, pun ada pula kebahagiaan. Ada kesengsaraan dan lakon romantisme yang dipentaskan bersamaan.
Sangat beragam alasan para pendatang untuk datang ke Jakarta . Sebagian adayang melihat celah bisnis yang lebih baik dari kota lain, ada yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik, ada yang berlomba untuk menjadi artis, ada yang diajak saudara atau teman, ada yang datang dengan alasan demi mendapatkan pendidikan berkualitas, bahkan ada yang datang untuk menjadi pengemis.
Kenekatan banyaknya pendatang yang bertaruh nasib rupanya tidak disertai dengan keahlian yang memadai. Banyak dari mereka yang hanya bermodalkan ijazah SD maupun SLTP. Yang SMU lebih sedikit. Itupun tidak disertai dengan keahlian khusus. Sehingga hanya tersedia lapangan kerja yang sempit bagi mereka. Pihak korporasi/lapangan pekerjaan lebih menyukai pekerja trampil yang siap pakai.
Keadaan ini memberikan konsekuensi yang menyakitkan, yakni dengan merebaknya pengangguran pada usia produktif. Bukanitu saja. Tumpahnya para kaum urban di Jakarta tidak diimbangi dengan meningkatnya fasilitas publik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas tersebut salah satunya adalah perumahan.
Parapengangguran tersebut karena desakan ekonomi, malah berpotensi melahirkan tindak kejahatan. Dan implikasinya sangat jelas, bahwa keamanan dan kenyamanan warga Jakarta terusik. Memaklumi ini oleh pemerintah, sama saja dengan mengabaikan hak warga negara untuk memperoleh rasa aman. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 552.ooo jiwa. Bayangkan bila jumlah ini melakukan aksi kriminal beramai-ramai.
Pada ranahfasilitas publik yang kebutuhannya tak terpenuhi, khususnya perumahan, malah menyebabkan lahirnya fasilitas publik kelas dua, kelas jongkok. Perumahan menjadi barang teramat mewah di perkotaan. Arus urbanisasi yang tak terkontrol menyebabkan lahan perumahan menjadi sempit, yang kemudian diikuti kenaikan harga.Sehingga, warga miskin memilih untuk mendirikan perumahan liar di bantaran kali, pinggir rel, dan lokasi ilegal lainnya. Semua ini malah melahirkan pemukiman kumuh yang merusak keindahan kota , mengadirkan berbagai penyakit karena lokasi perumahan yang tidak ideal (sulitnya mendapatkan air bersih, buruknya sistem sanitasi), serta menciptakan komunitas marjinal (pengemis, gelandangan, pemulung, Pekerja Seks Komersial, pelaku kejahatan).
Ekonomi Rakyat Kecil
Tulisan ini terlalu naif bila terobsesi untuk menawarkan banyak ide untuk menjawab permasalahan kota Jakarta yang begitu kompleks. Dengan demikian, tulisan ini ingin menawarkan ide tentang konsep memanfaatkan para pendatang yang terwujud dalam berbagai bentuk profesi. Profesi khas rakyat kecil.
Sebagai pusat bisnis dan industri, jumlah penduduk Jakarta mencapai 11 juta jiwa pada siang hari. Jumlah ini berkurang menjadi sekitar 8 juta jiwa pada malam hari. Hal ini terjadi karena selisih jumlah tersebut merupakan penglaju. Yakni penduduk yang berdomisili di luar Jakarta , yang pada siang hari bekerja di Jakarta .
Dari jumlah penduduk domisili Jakarta tersebut, hampir setengahnya dapat digolongkan warga miskin. Jadi, ada 4 juta lebih (versi BPS tahun 2007) warga miskin di Jakarta . Warga miskin inilah yang kemudian memadati Jakarta sebagai pengangguran.
Masalah mengenai angka-angka tersebut berujung pada sikap untuk melegalkan banyak hal. Salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka adalah penjaja barang, makanan/minuman, dan jasa yang memakai sebagian/seluruh lahan jalan/fasilitas publik (trotoar, halte, terminal, stasiun, jembatan penyebrangan, taman kota , dan sebagainya) secara liar (tak resmi).
Disebut begitu karena tempat berdagang mereka (seperti gerobak) yang berkaki tiga, ditambah dua kaki lagi milik sang pedagang. Maka terciptalah nama PKL tersebut.
Pada tahun 2007, jumlah PKL diperkirakan 150.000 orang. Kalau dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang berkisar 552.ooo jiwa, berarti sekitar 27% jiwa mampu terserap ke bidang ini. Artinya, usaha khas rakyat kecil seperti PKL amat cocok untuk membantu mengatasi masalah pengangguran. Yang dengan sendirinya menaikkan tingkat perekonomian kota . Jumlah ini bisa terus bertambah asal ada pemberdayaan yang baik. Singkatnya, sudah tahu sebagian penduduk Jakarta adalah pedagang, lalu mengapa tidak dikuatkan saja sektor ini.
Ketakberpihakan Pemerintah
Selama ini, pemerintah kota Jakarta cenderung memandang sebelah mata pada usaha kerakyatan. Hal ini bisa dilihat bagaimana pemerintah lebihberpaham kapitalis dibanding paham ekonomi kerakyatan. Pemerintah dengan mudahnya memberi ijin bagi pasar-pasar modern, supermarket, pasar swalayan, mal, hypermart untuk tumbuh subur di berbagai badan kota .
Sebenarnya ada peraturan pemerintah yang mengatur hal ini, yakni bahwa pasar modern diizinkan beroperasi asal jaraknya tidak berdekatan dengan pasar tradisional. Namun hal ini tidak dipatuhi. Maka tak heran bila ditemui banyak mini market yang menjamur di lokasi pemukiman. Sehingga pelanggan warung-warung milik warga kecil beralih ke mini market yang lebih menawarkan kebersihan, produk yang beragam, dan harga murah. Ya, pemerintah lebih berpihak pada pemilik modal besar. Asal ada uang, peraturan masuk keranjang sampah.
Untuk pemilik modal besar, pemerintah rela memberikan jatah lahan serap air untuk didirikan bangunan. Contohnya kawasan Mangga Dua, Blok P, dan Tanah Abang yang diperuntukkan sebagai ruang hijau tertutup, tapi disulap menjadi bangunan mal dan kantor walikota. Bersamaan dengan itu, keamanan dan kebersihan juga diurus sedemikian apik. Tapi coba bandingkan dengan pasar tradisional yang gedungnya kotor dan tua, jalanan dibiarkan rusak dan becek, kebersihandan keamanan jauh dari rasa nyaman.
Masalah kemiskinan tak akan selesai kalau pemerintah tak pernah menolehkan perhatian serius pada perekonomian rakyat. Karena dengan paham kapitalis, pembangunan kota memang berkembang, namun yang kecil semakin kecil, yang besar semakin besar. Yang miskin semakin melarat, yang kaya semakin tambun.
Merubah Citra PKL: Penertiban Menuju Pemberdayaan
Kalau selama ini citra PKL hanyalah dipandang sebatas pelanggar ketertiban, perusak keindahan kota , biang kemacetan, maka pemerintah belum mengkategorikan PKL sebagai rakyat yang berhak atas kehidupan yang lebih baik. Dengan sikap seperti ini, otomatis pemerintah menaruh PKL di luar pikiran yang membutuhkan perhatian serius, dan sekaligus menafikan PKL sebagai rakyat yang butuh perlindungan dan pengayoman.
Padahal kehadiran PKL – bila diberdayakan dengan baik – bukan saja bisa menyerap tenaga pengangguran, tapi dapat menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain itu, eksistensi PKL sekaligus ingin mengatakan sebuah refleksi kondisi ekonomi Indonesia .
PKL yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang buruk harus dimengerti dengan sudut pandang berbeda. Menjamurnya PKL jangan hanya dianggap sebagai masalah ketertiban belaka, yang pada akhirnya penangannya hanya bersifat seremonial – mengusir, menghancurkan, dan membiarkan berdagang kembali.
Paradigma ‘penertiban’ harus diubah menjadi ‘pemberdayaan’. Pemerintah dan masyarakat umum harus melihat potensi-potensi tersembunyi dari PKL. Potensi itu antara lain:
1. Sebagai penyerap lapangan kerja
2. Merayakan paham perekonomian rakyat
3. Daya tarik sektor pariwisata
4. Mitra polisi
Pada potensi pertama, sudah cukup jelas bahwa kemampuan modal yang dimiliki warga miskin kota Jakarta sangat terbatas. Sebagai usaha kecil, PKL mampu memberi peluang bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal. Dan dengan sendirinya hal ini dapat membantu mengatasi pengangguran.
PKL, dalam potensi keduanya adalah merayakan paham ekonomi kerakyatan. Indonesia , dengan jumlah penduduk miskinnya hampir mencapai setengah jumlah keseluruhan, lebih cocok menggunakan paham yang ramah dan bersahabat ini. Paham yang berbasis dan berorientasi pada rakyat kecil yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia ini mampu menggelindingkan kemiskinan secara bertahap. Asal setiap PKL diberi wawasan tentang wirausaha. Atau dengan kata lain, PKL dapat menjadi batu loncatan bagi warga yang mau mulai berusaha dengan modal kecil.
Di banyak negara lain, PKL selalu ada. Berbeda dengan Jakarta , PKL di tempat lain diatur dan dibina dengan baik. Bila saja PKL Jakarta mampu diperlakukan serupa, bahkan lebih baik, maka mungkin saja bila berpotensi menjadi kegiatan budaya. Yang dengan sendirinya mendatangkan wisatawan untuk berkunjung.
Hal lain yang perlu ditinjau adalah peran PKL sebagai mitra polisi dalam menjaga keamanan kota . Jumlah PKL yang banyak dan tersebar di berbagai sudut kota , bahkan menempati gang-gang sempit yang tak terpantau dengan baik, dapat membantu polisi untuk mengawasi segala tindak kejahatan yang ada. Libatkan mereka dalam patroli. Fasilitasi mereka dengan alat komunikasi untuk melapor, serta wawasan tentang menjaga keamanan.
Solusi Buat PKL
Kesadaran pemerintah dan masyarakat akan potensi PKL yang demikian, harus disertakan dengan solusi yang tepat untuk mendukung usaha mereka. Hal pertama adalah masalah peraturan. Kalau selama ini para PKL terkesan sebagai tindak pelanggaran yang dilegalkan, sehingga menyebabkan sikap dilematis bagi PKL sendiri maupun petugas ketertiban, maka legalkan saja. Beri keputusan yang mendefinisikan mereka sebagai pengusaha kecil yang sah secara hukum.
Lalu, berikan para PKL tempat untuk berdagang yang sama strategisnya dengan tempat yang lama. Jatahkan mereka dengan kavling yang sudah ditentukan. Kelompokkan mereka dengan rapih sesuai barang/jasa yang didagangkan. Lalu pungutlah retribusi untuk membuat mereka merasa bertanggungjawab terhadap usaha sendiri.
Masalah yang sering menyulitkan para pengusaha dengan modal kecil adalah kelanggengan usaha. Maka, bantu mereka dalam peminjaman modal dengan suku bunga rendah. Kalau selama ini lembaga yang memberikan pinjaman modal selain bersuku bunga tinggi, juga meragukan pengajuan pinjaman oleh pengusaha kecil, maka perlulah didirikan lembaga yang bertujuan untuk memberi pinjaman bagi rakyat miskin sekalipun. Ide ini sudah diterapkan sang pemenang Nobel Perdamaian tahun 2006, Muhammad Yunus lewat Grameen Bank.
Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, selama ini motivasi para PKL berdagang hanya untuk bertahan hidup. Mereka sama sekali tidak punya wawasan tentang wirausaha. Jadi jelas saja jika nasib mereka tak pernah berubah. Stagnan. Adalah tugas pemerintah untuk membina mereka. Berikan penyuluhan tentang wawasan wirausaha. Giatkan seminar mengenai wirausaha. Pekerjakan para praktisi perencanaan keuangan sebagai mentor secara independen.
Keterlibatan Orang Muda
Orang muda, sebagai pemilik masa depan, tentunya harus menyadari perannya terlebih dahulu dalam pembangunan kota . Atau masa depan bukan lagi sebuah masa milik orang muda, karena gagal meletakkan pondasi.
Dalam program pemberdayaan PKL ini, tentulah para orang muda harus lebih kritis. Misalnya, bila selama ini, lewat bangku pendidikan, paham ekonomi kerakyatan dikesampingkan dan lebih mengusung paham kapatalis, maka mulai sekarang porsi paham ekonomi kerakyatan mesti ditambah. Atau, lebih bijak lagi, seraplah berbagai ilmu apa saja, dan mengkontekstualisas ikan dengan kondisi masyarakat Indonesia .
Galakkan kampanye untuk mendukung usaha PKL di kalangan orang muda. Ajak beberapa teman untuk mengorganisir kampanye yang berkelanjutan. Isi kampanye, misalnya, untuk selalu membeli produk/jasa para PKL ketimbang berbelanja di mal atau di pasar swalayan. Buka dialog antar orang muda untuk membicarakan masalah perkotaan secara rutin. Hadirkan suasana kritis yang berorientasi pada kepentingan publik.
Yang jelas, perlakukan diri untuk terus aktif dalam mengakses informasi mengenai rencana pembangunan kota . Sehingga dengan demikian, orang muda terlibat menjadi pengawas kalau terjadi penyelewengan, sekaligus mengoreksi kekeliruan-keliruan yang dilakukan pemerintah.
Intinya orang muda perlu terus menerus bergandengan tangan, kemudian menceburkan diri dalam perdebatan wacana, bergulat di dalamnya, lalu menangkap masalah dan membukanya ke publik yang lebih luas, yakni masyarakat.
Pada bentuk implementasi yang lebih nyata, orang muda bisa membentuk sebuah badan yang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para PKL. Undang beberapa badan usaha yang tertarik untuk mendanai program. Libatkan institusi-institusi pendidikan untuk mengirim siswa didiknya menjadi tenaga relawan. Konsepkan program ini sebagai salah satu metode belajar siswa untuk mengenal langsung bidang pekerjaannya, sekaligus menyentuh kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Sebuah usaha yang positif, baik bagi PKL maupun bagi siswa dan institusinya.
Semoga saja, dengan pemembangun kota yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, kota Jakarta tidak lagi hitam-putih seperti papan catur yang paradoksal, melainkan warna-warni yang memamerkan keindahan seperti pelangi. Di mana warna-warni tersebut saling menyulam, membentuk sebuah harmonisasi yang indah. Sebuah mimpi yang tak berlebihan untuk kota semanis Jakarta , bukan?

--
Posted By Roy Thaniago to Saung Kata at 8/06/2008 02:51:00 PM