Demokrasi dan Multikulturalisme di Indonesia (Part 1)

Muhammad Sirul Haq

DUI (Demokrasi Untuk Indonesia)– Demokrasi mensyaratkan multikultural sebagai suatu keniscayaan untuk dijadikan acuan membangun negara bangsa. Secara sadar kita mengetahui Indonesia sekarang ini dalam tahap membangun demokrasi dan mencari bentuk yang sesuai dengan Indonesia. Setelah runtuhnya rezim Soeharto, Negara ini seakan membangun dari awal konsep demokrasi yang dicitakan bersama. Kondisi inilah yang mengantarkan Indonesia pada pergerakan unstable baik dari sektor ekonomi, politik, sosial, keamanan dan hukum. Seperti apa kemudian demokrasi yang ingin dibangun untuk menjawab cita-cita bangsa ini mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Demokrasi, merupakan sistem pemerintahan yang mengamanahkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menjadikan rakyat sebagai pemain kunci membangun Negara ini kearah Negara kesejahteraan atau welfare state, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menuju kesana. Untuk menjawab persoalan itu, demokrasi di Indonesia mensyaratkan bahkan mungkin keharusan untuk menerapkan dan menjadikannya collective memory bangsa ini dalam persoalan multikultural. Syarat inilah yang mewajibakan setiap rakyat Indonesia memiliki pemahaman yang sama tentang multikulturalisme yang ingin dibangun, agar tidak salah arah dan menemukan jalan buntu.
Sebagai sebuah terminologi, multikulturalisme kadang agak membingungkan karena ia merujuk secara sekaligus pada dua hal yang berbeda: realitas dan etika, atau praktik dan ajaran. Sebagai realitas atau praktik, multikulturalisme dipahami sebagai representasi yang produktif atas interaksi di antara elemen-elemen sosial yang beragam dalam sebuah tataran kehidupan kolektif yang berkelanjutan. Sebagai sebuah etika atau ajaran, multikulturalisme merujuk pada spirit, etos, dan kepercayaan tentang bagaimana keragaman atas unit-unit sosial yang berciri privat dan relative otonom itu, seperti etnisitas dan agama, semestinya dikelola dalam ruang-ruang publik (Daniel Sparringa, 2006).
Multikulturalisme, dalam kontek ke-Indonesia-an sewajarnya dimaknai dalam konteks keberagaman budaya, sosial, dan geografis, bahkan dalam persoalan norma-norma yang mengikat atau biasa kita menyebutnya hukum adat. Secara struktural, Indonesia dalam konteks lokalitas harus menampung keberagaman itu sebagai suatu identitas yang melekat dan tak terpisahkan. Sebenarnya keberagaman itu sendiri, bagi Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya bahkan sebagai modal sosial membangun Negara. Bangunan Negara itulah, dalam konteks nasionalitas harus mencengkeram erat keberagaman itu sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Keberagaman, merupakan suatu realitas dari multikulturalisme itu sendiri. Keberagaman Indonesia merupakan representative produktif pergerakan dinamis yang ditimbulkan dari interaksi sosial, untuk mengeratkan kehidupan kolektif agar berjalan seimbang dan saling menghargai. Disisi lain, keberagaman sebagai bangunan etika dari multikulturalisme untuk mengarahkan cita-cita negara bangsa kedepan. Sehingga sangat wajar bila Pancasila sebagai Ideologi Negara harus diterjemahkan ulang dalam konteks multikulturalisme, dengan mendialogkan ulang dan merancang peran Pancasila yang telah disalah tafsirkan semasa orde baru.
Pancasila sebagai spirit, etos dan kepercayaan untuk menghimpun berbagai corak kulit, rambut dan pakaian. Juga berbagai pemikiran kebudayaan dan sosial yang merupakan unit-unit otonom dan bersifat privat sebagai bentuk keberagaman, yang selama ini kurang mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Tapi hal yang tragis, Pancasila hari ini tidak lagi dijadikan asas tunggal – mungkin karena trauma semasa kepemimpinan Soeharto yang beringas – tapi condong berwarna-warni ideologi yang tumbuh di partai politik. Ini menunjukkan bahwa pemahaman multikulturalisme tidak terbangun dengan baik di Indonesia.

Muhammad Sirul Haq
Pendiri forum DEMOKRASI UNTUK INDONESIA

Meminta kepada anda dengan segala hormat untuk menyebarkan informasi ini kepada kerabat, teman ataupun saudara anda.
Tautkan ataupun bagikan link ini kepada teman anda, agar menjadi jaringan sosial untuk mengawal demokrasi di Indonesia.

Terima Kasih.

Muhammad Sirul Haq

DUI – Presiden AS ke-44 Barack Husein Obama, Jumat Siang waktu Indonesia, mengomentari peluncuran roket Hamas yang menjadikan sasaran warga sipil Israel. Obama menganggap Hamas telah melakukan tindakan yang tidak demokratis dengan melakukan tindakan peluncuran roket, apalagi menjadikan pemukiman penduduk dan warga sipil Israel sebagai sasaran. Obama juga turut mendukung setiap tindakan yang dilakukan Israel, dan siap melindungi untuk memastikan Israel aman dari serangan Hamas.
Terkait berita diatas yang dilansir berbagai stasiun televisi di Indonesia tentang pemberitaan opini Obama dalam kapasitas sebagai presiden AS. Secara jelas terlihat bahwa dukungan AS terhadap Israel tidak mengalami perubahan signifikan setelah Obama memimpin Amerika, dan dikwatirkan pernyataan Obama menambah kekecewaan Hamas untuk melakukan tindakan yang lebih radikal.
Hal yang paling menarik untuk dianalisa lebih lanjut, pernyataan Obama yang menyatakan tindakan Hamas menyerang pemukiman di Israel merupakan sikap mengacuhkan Demokrasi internasional. Lantas demokrasi seperti apa yang dipahami Obama, bahwa kerugian Palestina dan sekitar 1.300 nyawa akibat ulah Israel bukan sebuah tindakan tidak demokratis dan melanggar HAM Internasional serta Hukum Humaniter Internasional.
Demokrasi Menurut Obama/AS
Demokrasi yang dilontarkan Obama/AS terkait incident peluncuran roket Hamas, menandakan bahwa kepentingan politik sesaat dan oportunis yang sangat kental melekat. AS menggunakan hak vetonya di PBB dengan alasan demokrasi bahwa Hamas juga harus melucuti roketnya bukan Cuma Israel. Lantas dimana persamaan hak diantara Negara – Bangsa yang dipahami Obama, Kemerdekaan setiap individu, Kedaulatan Negara dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
Hal yang sangat mengecewakan, ternyata demokrasi yang didengungkan AS hanya merupakan isapan jempol semata. Demokrasi hanya dijadikan alat penekan saja bagi Negara-negara ketiga yang tidak menguntungkan AS, ataupun untuk mematikan kedaulatan suatu Negara – bangsa. Lihat saja kasus Afganistan, Irak dan sekarang Palestina. Demokrasi juga hanya dijadikan tameng bagi AS dan sekutunya untuk melindungi diri dari sikap yang dianggap mereka radikal, yang kemudian lahirlah isu terorisme yang diciptakan untuk mengejar dan menangkap setiap yang dianggap ancaman. Padahal ancaman terbesar tidak terwujudnya demokrasi di dunia, tak lain adalah Israel dan AS itu sendiri.
Demokrasi di Indonesia
Indonesia selayaknya mengambil sikap perlawanan terhadap kondisi ini, secara internasional Indonesia didudukan pada Negara yang tidak memiliki power. Indonesia belum menjadi perhitungan Israel dan AS sebagai penekan kebijakan mereka, yang sebenarnya melanggar aturan main demokrasi global.
Saatnya Indonesia, berada pada kondisi membangun demokrasi tanpa perlu pelibatan lebih jauh AS di Negara ini. Karena demokrasi yang dianggap AS paling betul yang dijalankan di Negara mereka ternyata hanya apologi semata, dan tak lebih hanya alat imperialisme AS.
Indonesia dalam membangun demokrasinya tidak perlu berharap banyak bahkan menghilangkan pengaruh AS, termasuk harapan baik terhadap Obama bagi untuk merubah keadaan di Indonesia. Membuat kebijakan nasionalisasi asset – layaknya di Bolivia – menghilangkan ketergantungan asing dengan mendorong kekuatan ekonomi rakyat. Dan kebijakan ekonomi, politik, social , budaya dan keamanan lainnya.
Saatnya kemandirian bangsa digerakkan secara dinamis, dan jadikan momentum pemilu 2009 sebagai perubahan mengarah ke yang lebih baik. Dengan tidak memilih politisi busuk, korup, dan beralih pada wajah baru yang tercerahkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

OBAMA TUDUH HAMAS TIDAK DEMOKRATIS TERHADAP ISRAEL : Terkait Pidato Obama Mengomentari Peluncuran Roket Hamas

DUI – Presiden AS ke-44 Barack Husein Obama, Jumat Siang waktu Indonesia, mengomentari peluncuran roket Hamas yang menjadikan sasaran warga sipil Israel. Obama menganggap Hamas telah melakukan tindakan yang tidak demokratis dengan melakukan tindakan peluncuran roket, apalagi menjadikan pemukiman penduduk dan warga sipil Israel sebagai sasaran. Obama juga turut mendukung setiap tindakan yang dilakukan Israel, dan siap melindungi untuk memastikan Israel aman dari serangan Hamas.

Terkait berita diatas yang dilansir berbagai stasiun televisi di Indonesia tentang pemberitaan opini Obama dalam kapasitas sebagai presiden AS. Secara jelas terlihat bahwa dukungan AS terhadap Israel tidak mengalami perubahan signifikan setelah Obama memimpin Amerika, dan dikwatirkan pernyataan Obama menambah kekecewaan Hamas untuk melakukan tindakan yang lebih radikal.

Hal yang paling menarik untuk dianalisa lebih lanjut, pernyataan Obama yang menyatakan tindakan Hamas menyerang pemukiman di Israel merupakan sikap mengacuhkan Demokrasi internasional. Lantas demokrasi seperti apa yang dipahami Obama, bahwa kerugian Palestina dan sekitar 1.300 nyawa akibat ulah Israel bukan sebuah tindakan tidak demokratis dan melanggar HAM Internasional serta Hukum Humaniter Internasional.

Demokrasi Menurut Obama/AS

Demokrasi yang dilontarkan Obama/AS terkait incident peluncuran roket Hamas, menandakan bahwa kepentingan politik sesaat dan oportunis yang sangat kental melekat. AS menggunakan hak vetonya di PBB dengan alasan demokrasi bahwa Hamas juga harus melucuti roketnya bukan Cuma Israel. Lantas dimana persamaan hak diantara Negara – Bangsa yang dipahami Obama, Kemerdekaan setiap individu, Kedaulatan Negara dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Hal yang sangat mengecewakan, ternyata demokrasi yang didengungkan AS hanya merupakan isapan jempol semata. Demokrasi hanya dijadikan alat penekan saja bagi Negara-negara ketiga yang tidak menguntungkan AS, ataupun untuk mematikan kedaulatan suatu Negara – bangsa. Lihat saja kasus Afganistan, Irak dan sekarang Palestina. Demokrasi juga hanya dijadikan tameng bagi AS dan sekutunya untuk melindungi diri dari sikap yang dianggap mereka radikal, yang kemudian lahirlah isu terorisme yang diciptakan untuk mengejar dan menangkap setiap yang dianggap ancaman. Padahal ancaman terbesar tidak terwujudnya demokrasi di dunia, tak lain adalah Israel dan AS itu sendiri.

Demokrasi di Indonesia

Indonesia selayaknya mengambil sikap perlawanan terhadap kondisi ini, secara internasional Indonesia didudukan pada Negara yang tidak memiliki power. Indonesia belum menjadi perhitungan Israel dan AS sebagai penekan kebijakan mereka, yang sebenarnya melanggar aturan main demokrasi global.

Saatnya Indonesia, berada pada kondisi membangun demokrasi tanpa perlu pelibatan lebih jauh AS di Negara ini. Karena demokrasi yang dianggap AS paling betul yang dijalankan di Negara mereka ternyata hanya apologi semata, dan tak lebih hanya alat imperialisme AS.

Indonesia dalam membangun demokrasinya tidak perlu berharap banyak bahkan menghilangkan pengaruh AS, termasuk harapan baik terhadap Obama bagi untuk merubah keadaan di Indonesia. Membuat kebijakan nasionalisasi asset – layaknya di Bolivia – menghilangkan ketergantungan asing dengan mendorong kekuatan ekonomi rakyat. Dan kebijakan ekonomi, politik, social , budaya dan keamanan lainnya.

Saatnya kemandirian bangsa digerakkan secara dinamis, dan jadikan momentum pemilu 2009 sebagai perubahan mengarah ke yang lebih baik. Dengan tidak memilih politisi busuk, korup, dan beralih pada wajah baru yang tercerahkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Muhammad SIrul Haq

(Konsultan Politik)

Muhammad Sirul Haq

Hari ini jam 2:47

DUI - Indonesia terkena dampak krisis global, ini terbukti dengan membengkaknya utang Negara. Baru-baru ini, Negara utang 8 Miliar dolar yang terdengar sangat besar. Salah satu yang paling risih, diduga uang utang itu untuk menalangi gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tapi disisi lain, SBY diuntungkan dengan krisis global. Ini berpengaruh pada harga di dunia ambruk, sehingga harga BBM turun dan terbukti SBY menjadikan penurunan BBM sebanyak 3 kali sebagai modal politik. Dari sisi lain, ini merupakan pembodohan terhadap rakyat.

Dampak krisis menjadi kekuatan persepsi politik kemenangan SBY dan mungkin JK, bila kembali join di 2009. Begitu pula dengan Partai Demokrat sangat diuntungkan dengan naiknya perolehan suara, rakyat terlihat senang dengan propaganda penanganan SBY-Demokrat terhadap Krisis global.

Incumbent akan sangat diuntungkan, sehingga isu politik yang dimainkan tak akan lari jauh dari isu kemiskinan, kesejahteraan dan yang gratis-gratis. Rakyat disisi lain seperti diuntungkan padahal tidak sama sekali, karena ini hanya kental menjadi jualan politik. ujungnya hanya sekedar janji semata, dan janji akan sulit ditagih alias tinggal janji.

Namun dikuatirkan pada sudut lain, berdampak pula pada rawan money politik oleh masyarakat terpinggirkan. Efek ini menjadi political Tools untuk memutar suara pemilih pada tingkatan TPS. Selayaknya langkah antisipasi pada masyarakat terpinggirkan harus dilakukan, jangan sampai terpolitisasi.

Rawannya permainan suara digaris bawah sangat mengkwatirkan, apalagi banyak caleg yang tidak mau bekerja keras dan cenderung uang sebagai alat kemenangan. Sehingga dikwatirkan demokrasi hanya bersifat dagang sapi saja, dan mengantarkan rawan golput pada sisi lain bagi rakyat yang telah berfikiran kritis.

Muhammad Sirul Haq
(Konsultan Politik)

selanjutnya lihat : http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=56406389883

EFEK KRISIS GLOBAL DAN DEMOKRASI DI INDONESIA : Rawan Kecurangan dan Money Politik

Muhammad Sirul Haq

Hari ini jam 2:47

DUI - Indonesia terkena dampak krisis global, ini terbukti dengan membengkaknya utang Negara. Baru-baru ini, Negara utang 8 Miliar dolar yang terdengar sangat besar. Salah satu yang paling risih, diduga uang utang itu untuk menalangi gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tapi disisi lain, SBY diuntungkan dengan krisis global. Ini berpengaruh pada harga di dunia ambruk, sehingga harga BBM turun dan terbukti SBY menjadikan penurunan BBM sebanyak 3 kali sebagai modal politik. Dari sisi lain, ini merupakan pembodohan terhadap rakyat.

Dampak krisis menjadi kekuatan persepsi politik kemenangan SBY dan mungkin JK, bila kembali join di 2009. Begitu pula dengan Partai Demokrat sangat diuntungkan dengan naiknya perolehan suara, rakyat terlihat senang dengan propaganda penanganan SBY-Demokrat terhadap Krisis global.

Incumbent akan sangat diuntungkan, sehingga isu politik yang dimainkan tak akan lari jauh dari isu kemiskinan, kesejahteraan dan yang gratis-gratis. Rakyat disisi lain seperti diuntungkan padahal tidak sama sekali, karena ini hanya kental menjadi jualan politik. ujungnya hanya sekedar janji semata, dan janji akan sulit ditagih alias tinggal janji.

Namun dikuatirkan pada sudut lain, berdampak pula pada rawan money politik oleh masyarakat terpinggirkan. Efek ini menjadi political Tools untuk memutar suara pemilih pada tingkatan TPS. Selayaknya langkah antisipasi pada masyarakat terpinggirkan harus dilakukan, jangan sampai terpolitisasi.

Rawannya permainan suara digaris bawah sangat mengkwatirkan, apalagi banyak caleg yang tidak mau bekerja keras dan cenderung uang sebagai alat kemenangan. Sehingga dikwatirkan demokrasi hanya bersifat dagang sapi saja, dan mengantarkan rawan golput pada sisi lain bagi rakyat yang telah berfikiran kritis.

Muhammad Sirul Haq
(Konsultan Politik)

Muhammad Sirul Haq


PERTANYAAN :
--- Pada Rab, 21/1/09, ecrivain della

menulis:

Dari: ecrivain della
Topik: Re: [penulislepas] Biaya Survey PT LSI Rp.120juta/satu kali survey

malah saya dengar yg LSI satunya bisa ampai Rp 500 juta bang. Betul gak?
wadow...trus mereka balikin modalnya gimana caranya ya??!

JAWABAN :

Survey Kebijakan Publik ataupun Survey Pemenangan biasanya di kontrak oleh setiap calon bupati/walikota,gubernur ataupun presiden itu dalam beberapa kali survey. bisa jadi klien survey itu memesan sampai 3 ataupun 1 tahun. dan dalam satu tahun biasanya jangka waktunya 3 bulan, jadi bisa dilakukan survey sebanyak 4 kali. nah kalikan saja dengan Rp. 120jt/satu kali survey.

hasil yang didapatpun memuaskan bagi calon dan peluang menang terbuka besar.

klo masalah balikin modal itu gampang ko bagi politikus, apalagi klo terpilih jadi walikota/bupati, gubernur atau

OBAMA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Muhammad Sirul Haq

Mempertanyakan sejauhmana aura Obama terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Keberadaan Obama sekarang ini hanya pembesaran saja dari efek bola es akibat propaganda media yang begitu besar. Sementara kepentingan AS terhadap Indonesia, lebih pada pengamanan asetnya di Indonesia termasuk tambang-tambang besar yang pada sisi lain seharunya dinasionalisasi Indonesia, krena banyak menguntungkan AS.

Jadi, demokrasi di Indonesia didukung AS terkhusus Obama lebih pada upaya kepentingan neo liberalisme dan kapitalisasi kepemilikan negara dan rakyat. Selain itu, isu HAM dan Terorisme masih menjadi tameng AS tuk banyak mengintervensi kebijakan nasional RI, atau buruknya masih menjadi negara boneka AS.

Sikap skeptisisme lebih layak dilakukan secara personal, bersama, maupun dalam konteks bernegara. saatnya Indonesia berdiri diatas kaki sendiri.

bergabunglah di : http://www.facebook.com/group.php?gid=56406389883